Berita Nasional, Politik, Pendidikan, Olah Raga,BUMNInternasionalKa-Polri, Humas PolriKemendagriKemenkesKemenkeuKementanKementerian AgamaMenkumham

Tak‎ Percaya Absensi BKN? Pemkab Takalar Rilis ANITA, ASN Bingung Presensi di Butuhkan Rekening Ada Apa..?

2
Doc.

Cakar Elang.id ~ ‎Takalar ~ Pemerintah Kabupaten Takalar meluncurkan aplikasi Absensi Terintegrasi Takalar (ANITA) sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi berbasis digital. Aplikasi ini diperkenalkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, di Kantor Bupati, Selasa, (1/03/2026).

‎Peluncuran ANITA dimaksudkan untuk memperkuat sistem administrasi kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan kehadiran aparatur sipil negara (ASN). Selama ini, absensi ASN telah difasilitasi melalui sistem nasional milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Simpegnas, yang mencakup layanan manajemen kehadiran dan kinerja.

‎Namun, kehadiran aplikasi baru tersebut justru memunculkan kebingungan di kalangan ASN dikarenakan Presensi Nomor rekening di ikut sertakan. Sejumlah pegawai mengaku harus melakukan absensi melalui lebih dari satu sistem setiap hari. ‎“Selama ini sudah ada absensi dari BKN, sekarang ditambah lagi dengan ANITA. Jadi terkesan seperti tidak percaya dengan sistem yang sudah ada,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

‎Menurut dia, ASN kini diwajibkan melakukan absensi hingga tiga kali melalui sistem berbeda, yakni aplikasi BKN, absensi manual, dan aplikasi ANITA. Proses itu dilakukan tiga kali sehari—pagi, siang, dan sore. ‎“Kami harus absen berkali-kali setiap hari. Kalau jaringan bermasalah, bisa tertinggal. Ini cukup membingungkan,” katanya.

‎Keluhan juga muncul terkait tumpang tindih fungsi antar aplikasi. ASN menilai, tanpa integrasi yang jelas, penggunaan banyak sistem justru berpotensi menambah beban administratif.

‎Di sisi lain, beredar informasi bahwa pengembangan aplikasi ANITA menelan anggaran yang cukup besar. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait besaran anggaran maupun urgensi pengadaan aplikasi tersebut di tengah keberadaan sistem nasional yang sudah berjalan.

‎Peluncuran ANITA menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas dan efisiensi kebijakan digitalisasi birokrasi di daerah. Sejumlah pihak menilai, inovasi teknologi seharusnya menyederhanakan proses kerja, bukan sebaliknya menambah kerumitan di lapangan.

Editor : Arsyad Sijaya