Takalar – Penerimaan murid baru di SMP dan SMA di Kabupaten Takalar yang masih menggunakan berbagai macam tes seleksi dinilai melanggar aturan wajib sekolah. Seharusnya, tidak ada seleksi masuk yang menghambat anak-anak dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan mereka.
Beberapa orang tua mengeluhkan bahwa sistem seleksi ini membuat anak-anak mereka sulit mendapatkan sekolah yang diinginkan. Padahal, sesuai dengan aturan pemerintah, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan tes masuk.
Praktik seleksi ini juga bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan di Indonesia. Seharusnya, sekolah-sekolah menerima murid berdasarkan sistem zonasi atau pilihan orang tua tanpa ada ujian tambahan yang justru membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar.
Pemerhati pendidikan di Takalar mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk menghapus sistem tes masuk di SMP dan SMA. Mereka menegaskan bahwa akses pendidikan harus terbuka bagi semua anak, tanpa hambatan administratif yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional.
Dengan adanya aturan wajib sekolah, sudah seharusnya seluruh anak di Takalar dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang mereka pilih tanpa harus melalui proses seleksi yang tidak perlu. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak ada lagi anak yang terhambat dalam mendapatkan hak pendidikan mereka.
Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan?
:
Takalar – Penerimaan murid baru di SMP dan SMA di Kabupaten Takalar yang masih menggunakan berbagai macam tes seleksi dinilai melanggar aturan wajib sekolah. Seharusnya, tidak ada seleksi masuk yang menghambat anak-anak dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan mereka.
Beberapa orang tua mengeluhkan bahwa sistem seleksi ini membuat anak-anak mereka sulit mendapatkan sekolah yang diinginkan. Padahal, sesuai dengan aturan pemerintah, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan tes masuk.
Praktik seleksi ini juga bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan di Indonesia. Seharusnya, sekolah-sekolah menerima murid berdasarkan sistem zonasi atau pilihan orang tua tanpa ada ujian tambahan yang justru membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar.
Pemerhati pendidikan di Takalar mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk menghapus sistem tes masuk di SMP dan SMA. Mereka menegaskan bahwa akses pendidikan harus terbuka bagi semua anak, tanpa hambatan administratif yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional.
Dengan adanya aturan wajib sekolah, sudah seharusnya seluruh anak di Takalar dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang mereka pilih tanpa harus melalui proses seleksi yang tidak perlu. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak ada lagi anak yang terhambat dalam mendapatkan hak pendidikan mereka.