Cakar Elang.id ~ Gowa,- Situasi yang ironis dan membingungkan tengah melanda seluruh SPBU Bontonompo di wilayah Gowa dan sekitarnya. Di setiap sudut stasiun pengisian bahan bakar, terpampang besar-besaran tulisan “DILARANG MAIN HP”. Namun di sisi lain, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi berbasis ponsel untuk mendapatkan akses pembelian BBM subsidi. Kebijakan yang kontradiktif ini tidak hanya menyulitkan, tapi juga mempermalukan akal sehat publik. 15/04/2025
Aturan pelarangan penggunaan ponsel di area SPBU sejatinya dibuat untuk alasan keamanan. Namun, tanpa adanya toleransi dan penyesuaian terhadap sistem distribusi BBM berbasis digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada dilema yang konyol: taat aturan dan tidak mendapatkan BBM, atau langgar aturan demi bisa mengisi bahan bakar. Inilah bentuk kegagalan koordinasi dan perencanaan sistemik yang mencederai logika publik.
Kondisi di lapangan menunjukkan betapa banyak pengendara—terutama sopir angkutan umum dan ojek daring—dipaksa melawan aturan hanya demi memindai QR Code dari aplikasi subsidi. Petugas SPBU pun dibuat serba salah: menegakkan larangan sambil tetap melayani dengan syarat digital. Tidak ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab atas kebijakan tumpang tindih ini.
Pemerintah daerah maupun pengelola SPBU seakan menutup mata terhadap keresahan warga. Tidak ada solusi nyata, tidak ada kebijakan transisi yang manusiawi. Padahal, kontradiksi seperti ini bisa memicu konflik antara warga dan petugas SPBU, serta membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang.
Kami menuntut kejelasan, konsistensi, dan yang terpenting: akal sehat dalam pembuatan kebijakan publik.
Jika digitalisasi adalah keharusan, maka adaptasi di lapangan juga harus disiapkan. Hentikan paradoks yang menyengsarakan rakyat. Saatnya SPBU tidak hanya menjadi tempat isi BBM, tapi juga tempat yang logis untuk dijalani.
Redaksi : Cakar Elang.id
Penulis : Arsyad Sijaya