Cakar Elang.id ~ Takalar Seorang anggota DPRD seharusnya menjadi teladan dalam etika, integritas, dan tanggung jawab publik. Namun, belakangan ini mencuat isu bahwa 2 anggota DPRD dari partai besar diduga terlibat dalam persoalan utang-piutang pribadi yang belum terselesaikan dan mengganggu kinerjanya sebagai wakil rakyat.
Hal ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, terutama karena yang bersangkutan masih aktif menjabat dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting di daerah. kedua anggota dprd tersebut masih terlegitimasi dan menikmati fasilitas negara. Kami meminta badan kehormatan untuk segera memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Persoalan utang-piutang ini tidak hanya mencoreng citra lembaga legislatif, tetapi juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan jika tidak ditangani secara transparan. Apalagi jika terdapat indikasi bahwa 2 anggota dprd perempuan ini sudah jarang dilihat dikantor dprd kabupaten takalar.
Masyarakat berhak tahu dan menuntut klarifikasi serta penyelesaian hukum secara adil. Integritas seorang wakil rakyat tidak hanya dinilai dari kinerjanya di ruang rapat, tetapi juga dari tanggung jawab pribadinya terhadap hukum dan norma sosial. DPRD sebagai lembaga pun diharapkan bersikap tegas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Tutup “aditya chokas” Pentolan Hmi (*)