Cakar Elang.id ~ Takalar ~. Pascapelantikan Bupati Takalar, harapan masyarakat terhadap terciptanya suasana pemerintahan yang netral, sejuk, dan profesional justru dinilai jauh dari kenyataan. Sejumlah kalangan menilai roda birokrasi di Kabupaten Takalar hingga kini belum menunjukkan stabilitas, bahkan cenderung diwarnai kebijakan yang membingungkan aparatur sipil negara. Dalam teori administrasi publik, pemimpin daerah semestinya menjadi penyeimbang seluruh elemen pemerintahan, bukan malah menciptakan jarak psikologis yang menekan semangat bawahan.
Kondisi tersebut disebut bertentangan dengan prinsip manajemen organisasi modern yang menekankan bahwa pasca transisi kepemimpinan, seorang kepala daerah harus mampu meredam polarisasi birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan efektif. Namun yang terjadi di Takalar, sejumlah ASN dan tenaga honorer justru mengeluhkan suasana kerja yang penuh tekanan. Aktivitas kantor terus digenjot, target pekerjaan diperketat, tetapi perhatian terhadap kesejahteraan pegawai non-ASN seperti honorer dinilai nyaris tak tersentuh, seolah tenaga mereka hanya dianggap pelengkap tanpa nilai kemanusiaan.
Para aktivis pemerhati kebijakan daerah menilai pendekatan kepemimpinan tersebut berpotensi mematahkan motivasi kerja aparatur. Menurut teori motivasi kerja Frederick Herzberg, beban kerja yang tinggi tanpa diimbangi penghargaan atau kesejahteraan akan menimbulkan ketidakpuasan dan penurunan produktivitas. Di Takalar, banyak honorer masih bertahan dengan penghasilan minim, sementara tuntutan kerja terus meningkat. Situasi ini dianggap ironis karena pemerintah menuntut loyalitas penuh, tetapi abai terhadap kebutuhan dasar para pekerja yang menopang jalannya pelayanan di lapangan.
Kecaman juga datang dari sejumlah aktivis sosial yang menilai kebijakan bupati terlalu semena-mena dan tidak berpihak pada realitas bawah. Mereka menyebut gaya kepemimpinan yang hanya menekankan disiplin tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan sebagai bentuk kegagalan memahami akar persoalan birokrasi. Pemerintahan yang sehat bukan dibangun dari tekanan sepihak, melainkan dari keseimbangan antara tanggung jawab dan penghargaan. Jika honorer terus dipaksa bekerja maksimal dengan upah yang tidak layak, maka pemerintah justru sedang memupuk ketidakpercayaan dari dalam tubuhnya sendiri.
Hingga saat ini, kritik terhadap Bupati Takalar terus bergulir. Publik menunggu langkah konkret untuk menetralkan situasi pemerintahan yang dinilai belum pulih pasca pelantikan. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya semangat kerja ASN dan honorer yang runtuh, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan daerah juga bisa ikut terkikis. Di tengah janji perubahan, Takalar justru dihadapkan pada kenyataan bahwa birokrasi masih berjalan dengan rasa lelah, bukan rasa dihargai.
Editor : Arsyad Sijaya