Cakar Elang id., Takalar — Warga Kabupaten Takalar mulai mempertanyakan kejelasan dana miliaran rupiah yang dikelola oleh perusahaan daerah (Perseroda), yang hingga kini belum menunjukkan satu pun kegiatan nyata di lapangan. Dana yang bersumber dari berbagai pos anggaran tersebut terkesan menguap tanpa jejak, menimbulkan keresahan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
H. Baso Sau selalu komisaris perseroda, setelah di datangi tim investigasi, tak ada di rumah istrinya mengatakan bahwa beliau pergi sholat Jum’at dan langsung ke Makassar untuk membeli suku cadang mobilnya. Tim lalu pamit dan berselang beberapa jam, tim kembali menemui haji Baso Sau namun beliau tidak ada dirumah.
Menurut informasi yang beredar, setidaknya terdapat aliran dana sebesar Rp1 miliar dari APBD yang disalurkan ke Perseroda. Tak hanya itu, bantuan dana CSR senilai Rp400 juta serta suntikan dana dari PT Pulau Medika sebesar Rp1,5 miliar turut dipercayakan kepada entitas milik pemerintah daerah tersebut.
Sayangnya, hingga saat ini, belum ada laporan terbuka maupun aktivitas signifikan yang dapat dilihat oleh publik.
Ketidakjelasan pengelolaan dana ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada unsur kelalaian, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran. Sejumlah warga dan pemerhati kebijakan publik menilai bahwa Perseroda gagal menjalankan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi daerah, justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah tanpa hasil yang sepadan.
“Sudah miliaran digelontorkan, tapi tidak ada kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat. Ini uang rakyat, jangan main-main,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya. Ia meminta agar pihak terkait, khususnya DPRD dan inspektorat, segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Perseroda dan menindak jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Harapan masyarakat kini tertuju pada keterbukaan informasi dan keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas ke mana sebenarnya dana miliaran rupiah itu mengalir. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab. (Tim)
Redaksi : Cakar Elang.id