Jakarta ~ Cakar Elang.id ~ Viral di media sosial, pernyataan mantan kepala daerah menggemparkan publik setelah dengan lantang mengkritik kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam sebuah video yang kini tersebar luas, ia menyatakan bahwa BPJS sangat aktif dan agresif saat mengajak masyarakat bergabung, namun justru menghilang dan lepas tanggung jawab ketika peserta menghadapi masalah serius. “Saat merayu nomor satu, tapi ketika rakyat sakit dan butuh, justru kabur,” tegasnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, BPJS seharusnya menjadi solusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak, bukan malah menjadi sumber kesengsaraan baru bagi masyarakat. Ia menyayangkan kenyataan bahwa banyak warga yang mengeluh kesulitan mengakses layanan, ditolak rumah sakit, bahkan harus membayar biaya tambahan yang tidak seharusnya. “BPJS hadir bukan untuk membuat rakyat tambah susah. Ini program negara, bukan beban rakyat,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik curang di dalam sistem BPJS. Mantan kepala daerah tersebut menyebutkan bahwa jika BPJS diperiksa atau diaudit secara menyeluruh, akan ditemukan berbagai pelanggaran serius. Ia menduga ada kerjasama terselubung antara pihak BPJS dan rumah sakit untuk mencairkan dana fiktif yang terjadi secara masif. “Hampir semua rumah sakit bisa jadi terlibat. Ini harus diungkap,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti BPJS Ketenagakerjaan yang menurutnya menyulitkan proses pencairan dana para peserta. Banyak pekerja, terutama yang terkena pemutusan hubungan kerja, kesulitan mengakses hak mereka. “Uang yang seharusnya menjadi penyelamat hidup saat terdesak, justru dipersulit pencairannya. Ini bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan,” tegasnya.
Jika kamu ingin rilis ini disesuaikan dengan gaya media tertentu atau diberi kutipan nama tokoh secara spesifik, tinggal beri tahu saja.
Pernyataan tajam ini memicu gelombang reaksi dari publik yang turut membagikan pengalaman pahit mereka berurusan dengan BPJS. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPJS terkait tuduhan tersebut. Namun, suara mantan kepala daerah itu menjadi alarm keras bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tidak menjadi harapan palsu bagi rakyat yang justru sedang berjuang untuk hidup. (Yos-dj)