Cakar Elang.id ~ Takalar ~ Kebijakan konsolidasi pembelanjaan alat tulis kantor (ATK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Takalar yang baru-baru ini diterapkan, justru menjadi ironi dalam tubuh birokrasi daerah. Bukannya menjadi solusi efisiensi, langkah sentralisasi itu kini berubah menjadi penghambat nyata dalam roda administrasi pemerintahan. Para ASN di banyak kantor dinas kini bekerja dengan keterbatasan yang tak masuk akal: tinta printer menipis tak bisa diganti, bolpoin bergantian pakai, hingga kertas yang harus dihemat seolah emas.
Langkah ini disebut sebagai “varian baru” dari sistem manajemen barang, namun yang terjadi justru pelemahan kinerja aparatur sipil negara. Tak sedikit pekerjaan administratif tertunda, dan pelayanan kepada masyarakat ikut terganggu. Di beberapa OPD bahkan terjadi kekosongan stok ATK hingga berminggu-minggu, sementara proses permintaan pengadaan dari pusat konsolidasi dinilai lambat dan tidak adaptif terhadap kebutuhan dinamis tiap instansi.
“Ini bukan solusi, ini seperti mundur ke zaman sebelum komputer. Kami dipaksa hemat secara ekstrem tanpa logika operasional,” keluh salah satu pegawai yang enggan disebut namanya. Ia menyebut, kebijakan ini lebih cocok disebut “ilusi penghematan” daripada pembenahan sistem. ASN yang terbiasa bergerak cepat dengan perangkat kerja yang memadai kini harus menunggu dan menunggu, hingga frustrasi tumbuh di balik meja kerja.
Di sebuah warung kopi sudut kota, suara sumbang terdengar dari seorang tokoh masyarakat yang dikenal vokal terhadap isu pemerintahan. “Sistem ini terlalu terlena dengan terobosan yang khayal, seperti mimpi tak berujung. Konsolidasi itu bagus di atas kertas, tapi realisasi lapangannya menciptakan beban baru. Ini kebijakan yang gagal memahami nadi kerja birokrasi,” ujarnya dengan nada getir.
Mirisnya, belum ada evaluasi terbuka yang melibatkan masukan dari para pengguna langsung kebijakan ini: para ASN itu sendiri. Alih-alih menjadi langkah pembenahan, sistem konsolidasi ATK ini berpotensi menjadi simbol baru dari tata kelola yang gagal membaca kebutuhan nyata di lapangan. Saat bolpoin pun harus menunggu izin keluar gudang pusat, apakah birokrasi kita sedang disederhanakan, atau justru sedang dimatikan perlahan? (Arsyad Sijaya)