Cakar Elang.id ~ Takalar ~ Praktik pengelolaan Dana BOS di SDN 20 Tana Tana mulai menuai sorotan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa bendahara sekolah hanya dijadikan formalitas belaka, sementara seluruh proses pembelanjaan dan pencairan anggaran dikuasai langsung oleh kepala sekolah. Kondisi ini jelas menyalahi aturan, sebab sistem pengelolaan dana sekolah seharusnya transparan dan melibatkan tim pengelola, bukan dijalankan secara sepihak.
Lebih ironis lagi, sejumlah nota dan kwitansi yang masuk sebagai pertanggungjawaban dikabarkan tidak sesuai dengan harga normal di pasaran. Ada indikasi mark-up harga pada beberapa item, sehingga publik mulai mempertanyakan integritas kepala sekolah dalam mengelola dana yang semestinya diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak didik. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan guru maupun orang tua murid.
Bendahara sekolah yang seharusnya berperan aktif dalam pengawasan dan pencatatan keuangan justru tidak diberdayakan. Fakta ini kian memperkuat dugaan adanya praktik monopoli anggaran oleh kepala sekolah. Padahal, aturan yang berlaku menegaskan bahwa setiap penggunaan Dana BOS harus dilaksanakan secara kolektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi langsung, kepala sekolah SDN 20 Tana Tana memilih bungkam. Telepon yang dilakukan tidak diangkat, sementara pesan singkat maupun WhatsApp yang dikirim juga tidak direspons. Sikap diam ini semakin memunculkan pertanyaan besar, ada apa di balik pengelolaan dana sekolah tersebut?
Kasus ini menambah daftar panjang potret buram pengelolaan dana pendidikan di daerah. Masyarakat berharap dinas terkait segera turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapat fasilitas pendidikan layak justru dirugikan oleh ulah oknum yang mementingkan kepentingan pribadi.
Sumber : www cakarelang.id
Editor : Arsyad sijaya