Cakar Elang.id ~ Makassar – Aroma tak sedap menyeruak dari balik kemewahan pelatihan RPJMDes yang digelar di salah satu hotel berbintang di Makassar. Kegiatan yang disebut-sebut melibatkan nama besar Bupati Takalar dan organisasi Karang Taruna ini, rupanya diselimuti caruk nama demi memperlancar proyek pelatihan dengan anggaran fantastis — mencapai Rp 6 juta per desa. Dalam satu kelompok, hanya tiga orang yang ikut: kepala desa, ketua BPD, dan bendahara.
Berdasarkan penelusuran tim Cakar Elang, biaya pelatihan di hotel tersebut hanya Rp. 375.000 per pax per orang per hari. Jika satu desa mengutus 3 orang, maka biaya pelatihan hanya membutuhkan anggaran Rp. 3.375.000 selama 3 hari. Angka itu berasal dari Rp. 375.000 per orang dikali 3 orang dikali 3 hari. Berarti masih ada selisih Rp. 2 juta lebih per desa. Kecuali penyelenggara menghadirkan pemateri level nasional yang mengharuskan dibayar mahal.
Kegiatan ini dikabarkan sudah memasuki tahap kedua, melibatkan 45 desa, sementara 41 desa lainnya disebut akan mengikuti tahap ketiga dalam waktu dekat. Meski dikemas dengan dalih peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan RPJMDes, publik mulai mempertanyakan: benarkah semahal itu harga sebuah pelatihan, atau hanya sekadar kemasan indah untuk membenarkan pengeluaran besar?
Lebih miris lagi, di kalangan pemerhati kebijakan desa, beredar kabar bahwa nama Bupati Takalar dan Karang Taruna sengaja “dipinjam” untuk memperlancar urusan administrasi dan legitimasi kegiatan. Padahal, baik pemerintah daerah maupun lembaga sosial tersebut diduga tidak pernah memberikan restu resmi atas pencatutan nama itu. Beberapa sumber menyebut, kegiatan tersebut dikelola oleh pihak ketiga yang lihai memainkan narasi demi mengamankan proyek bernilai ratusan juta rupiah itu.
Sementara itu, sejumlah kepala desa yang mengikuti pelatihan mengaku tak tahu-menahu soal detail anggaran. Mereka hanya menerima undangan dan diarahkan untuk hadir dengan alasan kegiatan sudah “disetujui atas nama kabupaten.” Ironisnya, di balik pelatihan yang seharusnya memperkuat desa, justru terselip praktik yang mencoreng citra pemerintahan daerah dan semangat pemberdayaan masyarakat.
Kini, masyarakat Takalar menanti keberanian aparat dan lembaga pengawas untuk mengusut dugaan penyalahgunaan nama dan dana tersebut. Sebab di tengah kondisi ekonomi desa yang masih serba terbatas, kemewahan pelatihan di hotel berbintang dengan bajet l jutaan per desa terasa seperti tamparan keras bagi nurani publik pelatihan yang katanya demi rakyat, tapi justru rakyat yang paling tak diingat. Kadis dinsos sedang berada di luar jangkauan,(JKT) (Herniati)
Editor : Arsyad Sijaya