Skandal Senyap di Takalar: Oknum ASN Perempuan Diduga Dalangi Komunikasi Politik Bupati
Cakar Elang.id ~ Takalar ~ Aroma tidak sedap kembali menyeruak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial B, yang dikenal cukup lihai dan dekat dengan lingkar kekuasaan, diduga memiliki hubungan istimewa dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye. Kedekatan yang tak lazim itu kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pegawai dan insan pers lokal.
Oknum ASN tersebut disebut-sebut bukan hanya sekadar “pegawai biasa”, melainkan memiliki peranan penting di balik layar dalam mengatur arah komunikasi dan kebijakan Bupati, termasuk urusan yang bersinggungan dengan media. Sumber internal bahkan menyebut bahwa B sering kali menjadi penghubung antara Bupati dan sejumlah petinggi media besar di Sulawesi Selatan, sebuah posisi yang jelas melampaui kewenangan administratif seorang ASN biasa.
Dugaan hubungan istimewa ini bukan hanya menimbulkan kecanggungan di lingkup birokrasi, tapi juga membakar amarah wartawan lokal yang merasa dikucilkan dan dimatikan perannya. “Oknum ASN itu sudah seperti bayangan kekuasaan. Ia yang atur siapa media yang boleh dekat dengan Bupati dan siapa yang tidak. Ini bukan lagi loyalitas, tapi monopoli kedekatan,” ujar beberapa wartawan lokal dengan nada getir, Rabu (8/10/2025).
Situasi ini membuat banyak kalangan menilai, ada aroma penyalahgunaan wewenang dan relasi personal yang menodai profesionalisme pemerintahan. Para jurnalis di Takalar merasa seperti kehilangan akses dan ruang keadilan informasi, lantaran peran komunikasi publik kini dikendalikan oleh satu figur perempuan yang disebut-sebut punya “jalur khusus” ke Bupati.
Jika dugaan ini benar, maka citra kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye terancam tercoreng di mata publik. Publik Takalar kini menunggu keberanian inspektorat dan aparat pengawas internal pemerintah untuk turun tangan, menelusuri batas antara profesionalisme dan kedekatan pribadi yang berpotensi menjadi racun dalam tata kelola birokrasi daerah.
Editor : Arsyad Sijaya