Cakar Elang.id ~ Takalar ~ Di tengah seruan efisiensi anggaran, rehabilitasi kantor DPRD justru menyingkap watak kekuasaan yang abai terhadap keadilan sosial. Ketika anggaran pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat ditekan, ruang nyaman para wakil rakyat malah diperluas.
Ini bukan sekadar soal bangunan, tetapi soal keberpihakan.
HMI memandang kebijakan ini bertentangan dengan nilai keislaman dan keindonesiaan. Dalam etika Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan fasilitas. Dalam cita-cita keindonesiaan, kekuasaan dijalankan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, bukan memanjakan elite politik.
Gerakan mahasiswa menolak logika efisiensi yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
Jika DPRD sungguh ingin menjadi representasi rakyat, maka penghematan harus dimulai dari institusi kekuasaan itu sendiri. Menunda atau membatalkan rehabilitasi kantor DPRD adalah langkah moral dan politik untuk menunjukkan empati kepada kondisi rakyat.
Kami menegaskan rehab gedung bukan ukuran keberhasilan demokrasi. Demokrasi diukur dari keberanian wakil rakyat menahan diri, mendengar jeritan rakyat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadi.
HMI akan terus berdiri sebagai kekuatan moral (moral force) dan kekuatan kontrol (control of power), memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berubah menjadi alat legitimasi pemborosan elite dan Keluarganya.
Editor : Arsyad Sijaya