Cakar Elang.id – Takalar ~ Program pemerintah dalam rangka Perkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk bibit padi, dinilai belum berjalan optimal di Kabupaten Takalar.
Kekecewaan sangat dirasakan para petani, khususnya Kelompok Tani Sitallassi di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Hingga memasuki musim tanam, bantuan bibit padi yang dijanjikan belum juga disalurkan oleh pihak terkait dari Dinas Pertanian Kabupaten Takalar.
Ketua Kelompok Tani “Sitallassi” mengungkapkan rasa kecewanya karena janji penyaluran bibit padi tersebut telah berulang kali disampaikan, namun hingga saat ini masih tetap di janji
“Kami sangat kecewa. Bibit padi sampai sekarang belum disalurkan, padahal ini sudah musim tanam. Kalau terlambat, tentu sangat merugikan petani,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menambahkan bahwa kelompok tani merasa hanya terus diberi janji tanpa kepastian, baik dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) maupun dari pihak Dinas Pertanian.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Menanggapi keluhan petani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar akhirnya memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp. Namun pernyataan tersebut justru dinilai tidak menenangkan, bahkan menambah kekecewaan para petani.
Dalam pesan singkatnya, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan:
“Alaikummussalam, siapa orang dinas yang janji ye? Sama PPL saja tagi, tanya itu yang punya kelompok.”
Pernyataan tersebut menuai respons negatif dari pihak petani. Mereka menilai jawaban seorang pejabat publik seharusnya memberikan solusi dan kepastian, bukan melempar tanggung jawab ke pihak lain.
Salah satu perwakilan petani mengaku sangat kecewa atas respons tersebut.
“Kami ini petani, masa kami disuruh menagih ke PPL-nya? Kami berharap ada penjelasan dan kepastian, bukan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Menurut petani, PPL merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian di lapangan, sehingga segala bentuk janji dan program tetap menjadi tanggung jawab institusi, bukan semata individu.
Kondisi ini semakin memperkuat kekecewaan petani yang hingga kini belum menerima bantuan bibit padi, sementara musim tanam terus berjalan dan risiko gagal tanam semakin besar.
Redaksi menilai, polemik ini mencerminkan pentingnya komunikasi publik yang baik dari pejabat terkait, terutama dalam isu strategis seperti ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
(Red)
Editor : Arsyad Sijaya